DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melirik percepatan transformasi sektor pertanian di Kutai Timur (Kutim).Diketahui, selama ini Kutim hanya bergant...
VONIS.ID - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melirik percepatan transformasi sektor pertanian di Kutai Timur (Kutim).
Diketahui, selama ini Kutim hanya bergantung pada sektor tambang.
Namun kini, Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan ingin masa depan Kutim harus dibangun di atas pondasi yang lebih berkelanjutan, seperti memanfaatkan potensi pertanian.
Ia mendorong agar Kutim tidak hanya bergantung pada sektor tambang.
"Pertanian bukan sekadar alternatif, tapi seharusnya menjadi masa depan yang menjanjikan, terutama bagi generasi muda. Tidak bisa kita terus bergantung pada tambang," ujar Agusriansyah, belum lama ini.
Menurutnya, transformasi sektor ini harus ditopang oleh modernisasi, inovasi, dan regenerasi petani secara serius.
Ia menekankan, regenerasi petani adalah fondasi utama.
“Pemuda perlu diyakinkan bahwa jadi petani hari ini adalah profesi strategis dan menguntungkan,” ucapnya.
Ia juga mendorong adopsi teknologi pertanian berbasis Internet of Things (IoT), pemanfaatan drone, penggunaan alat berat modern, hingga industrialisasi pascapanen.
Teknologi tersebut untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang produktif, efisien, dan menarik bagi generasi muda.
Kutim, menurutnya, menargetkan pengembangan lahan pertanian hingga 12.000 hektare pada 2025.
Langkah ini diyakini penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah yang hingga kini masih bergantung pada suplai luar.
“Ketika kita bicara pertanian, jangan hanya lihat sawah. Ada peternakan, perikanan, perkebunan, sampai komoditas seperti coklat, cabai, jagung, dan pisang. Semua itu bagian dari ekosistem yang harus dibangun,” jelasnya.
Untuk mendorong percepatan di sektor pertanian, Agusriansyah mengusulkan pembentukan tim percepatan yang bekerja lintas sektor dan lembaga.
Tim ini diharapkan mampu menyusun perencanaan, menetapkan program, mengatur anggaran, hingga mengidentifikasi dan membina petani milenial di berbagai wilayah.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN, prosesnya bisa lambat. Maka harus ada tim yang mampu berpikir strategis dan taktis, bahkan menggandeng korporasi di sekitar,” pungkasnya. (adv)