Pemkab PPU Diduga Lakukan Korupsi, Mark Up Harga Pengadaan Bilik Sterilisasi hingga Ratusan Juta

  • Whatsapp
FOTO : Massa aksi siang tadi saat melakukan orasi dan meminta Kejati Kaltim melakukan penyelidikan dugaan rasuah mark up harga di tubuh Pemkab PPU/IST
FOTO : Massa aksi siang tadi saat melakukan orasi dan meminta Kejati Kaltim melakukan penyelidikan dugaan rasuah mark up harga di tubuh Pemkab PPU/IST

VONIS, SAMARINDA – Dugaan rasuah kembali menyeruak. Kali ini kabar dugaan tersebut terindikasi dari pengadaan bilik sterilisasi penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU).

Diketahui, hal ini disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (GMPPKT) yang pada Kamis (10/6/2021) siang tadi menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang.

Baca Juga

Dikatakan Adhar sebagai koordinator aksi, jika pengadaan bilik sterilisasi sebanyak 100 unit dan4 unit bilik sterilisasi mobile oleh Pemkab PPU dengan pagu anggaran Rp4,7 miliar pada April 2020 lalu tidak rasional.

Angka ini dinilai terlalu besar. Sehingga kuat dugaan telah terjadi mark up harga. Sebab menurut data yang dihimpun mahasiswa ini dari dr Grace selaku Kepala Dinkes sekaligus juru bicara percepatan penanganan Covid-19 harga satu unit bilik disenfektan hanya Rp12 juta.

Sementara catatan anggaran Pemkab PPU menyebut harga per bilik mencapai Rp27 juta.

“Melalui tahap audit BPK menyebut bahwa harga perunit bilik disenfektan itu dinilai tidak wajar dari harga normal,” tegasnya.

Jika dirinci, lanjut Adhar, ketidakwajaran harga atas pengadaan bilik sterilisasi 100 unit Pemkab PPU terdapat selisih angka hingga Rp509 juta.

“Nilai kontrak 100 unit itu Rp2,7 miliar. Sedangkan jika ditotal dengan harga unit yang disebutkan dr Grace itu berkisad Rp2,2 miliar. Berarti ada selisih Rp509 juta totalnya, dan itu dr Grace sendiri yang mengungkapkan,” imbuhnya.

Dalam hal ini GMPPKT meminta kepada Kejati Kaltim menggunakan fungsi kontrolnya.

“Kami meminta Kejati untuk menyidak, menyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan bilik sterilisasi 100 unit dinilai tidak wajar dan termasuk juga bilik sterilisasi untuk roda empat sebanyak 4 unit dengan total anggaran senilai Rp4,7 miliar,” beber Adhar.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto menyebut sudah menerima aduan tersebut. Lebih dulu Korps Adhyaksa akan mempelajari delik aduan yang dilayangkan para mahasiswa ini.

“Laporan rekan-rekan mahasiwa dari GMPPKT telah saya terima dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk menunggu arahan selanjutnya,” sebutnya.

Ditambahkan Toni, pihaknya kedepan juga akan berkomunikasi dengan Kejari PPU untuk lebih dalam mempelajari dugaan mark up harga yang diduga telah merugikan negara.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Kejari PPU untuk mengetahui lebih dalam dugaan mark up anggaran yang telah disebutkan tadi,” pungkasnya. (*)

Related posts