Soroti Demokrasi Melawan Kotak Kosong, APDI Kaltim: Memilih Kolom Kosong Juga Hak dari Masyarakat

  • Whatsapp
b b dceeec
APDI Kaltim saat menggelar konfrensi pers menyoroti fenomena demokrasi melawan kolom kosong/VONIS.ID

VONIS.ID, SAMARINDA – Gejolak demokrasi mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di penghujung tahun menimbulkan banyak polemik.

Salah satu yang menjadi sorotan Aliansi Penyelamat Demokrasi Indonesia (APDI) Kalimantan Timur (Kaltim), yakni soal demokrasi melawan kotak kosong.

Baca Juga

Dijelaskan Bachmid Wijaya Koordinator APDI Kaltim kalau Pilkada di Bumi Mulawarman saat ini tengah berlangsung. Yakni memasuki tahapan pendaftaran.

Dari catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ada 9 di antaranya yang siap menghelat pesta rakyat tersebut.

Akan tetapi, ada dua daerah di Kaltim yang menjadi sorotan. Sebab hanya menimbulkan satu pasangan calon. Yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Balikpapan. Dengan demikian kedua daerah ini berpotensi melawan kolom kosong atau kotak kosong.

“Ini menjadi fenomena pertama kolom kosong selama helatan pilkada di Kaltim,” ujarnya saat gelar conference pers, di cafe Jalan Mawar, Kota Samarinda, Rabu (16/9/2020) sore tadi.

Sehingga APDI Kaltim merespon ada fenomena politik di dua wilayah ini dengan berbagai indikasi di antarannya. Demokrasi yang terbangun adalah demokrasi yang bertumpuh pada kekuatan modal atau demokrasi kapitalis.

Dan ada indikasi kandidat yang memiliki modal memboyong semua partai dan menutup ruang bagi calon lain.

“Dengan demikian tidak para calon lain maupun rakyat jadi terhalang syarat KPU yang mengharuskan paslon harus memiliki dukungan partai yang memiliki kursi di DPRD setempat. Ini juga bagian bentuk dari ketakutan calon yang ada melawan calon lain,” ucapnya.

Selanjutnya, munculnya calon melawan kolom kosong merupakan bentuk timpangnya demokrasi serta orentasi partai tidak meletakan program kerja atau visi misi yang ditawarkan para calon dan bertumpuh pada kekuatan modal.

“Pilkada melawan kotak kosong karena tidak melihat kapasitas calon, rekam jejak, gagasan, ide, solusi bahkan moral,” katanya.

“Munculnya calon-calon yang itu-itu saja membuktikan matinya kaderisiasi politik pada partai. Karena partai bahkan jarang mengusung kader sendiri karena tak punya modal,” sambungnya.

Lelaki yang biasa disapa bang Bams ini menyebutkan, fenomena tersebut membuktikan pilkada sistem seperti ini sangat memungkinkan lahirnya para pemimpin korup dan benih-benih korupsi.

“Karena ide atau gagasan solutif bukan jadi landasan dukung mendukung tapi pada kekuatan modal,” ungkapnya.

Dengan memenangkan kolom kosong, kata Bams, itu adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap oligarki politik yang lahir di kaltim.

Sebab memilih kolom kosong adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi rakyat. Bahkan telah dijamin undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Yang mana tertulis, pemilihan kolom kosong adalah sahih.

Dengan demikian pihaknya, menyerukan kepada KPU agar sosialisasi pemilih untuk memilih kolom kosong dan paslon harus seimbang, jangan sampai berat sebelah.

Dan masyarakat pun harus diedukasi mengenai kotak kosong dan dampak yang terjadi jika memilih kotak kosong.

“Masyarakat harus diberi edukasi bahwa pilihan rakyat kepada kolom kosong juga bagian dari hak politik. Begitu juga dengan memilih calon yang bergambar,” harapnya.

Ia pun tidak menapikan jika di lapangan terbangun simpul-simpul pemenangan kotak kosong bagian dari hak masyarakat. karena itu bagian dari ekspresi politik. Maka hak masyarakat itu tidak bisa dibungkam.

“Jadi silahkan parpol dengan koalisi berjalan dengan pola dan strategi kemenangan. Jangan pernah menghalangi ekspresi politik rakyat mensosialisasikan kotak kosong,” ujarnya.

Bams pun menekankan, agar pada helatan pesta demokrasi tahun ini bisa berjalan damai tanpa konflik kepentingan yang memuat di dalamnya.

“Kami pikir TNI/Polri juga bersinergi yang baik untuk mensukseskan pilkada ini,” pungkasnya. (tim redaksi)

Related posts