Aji Syarif Hidayatullah Akui Pernah di Periksa Kejaksaan Soal Dugaan Pungli Mutasi Pegawai dan Seleksi CPNS

  • Whatsapp
f ffc a ae aacebff
Aji Syarif Hidayatullah, Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Selasa (23/2/2021)

VONIS.ID, SAMARINDA – Isu praktik pungutan liar (pungli) di lingkup pemerintahan seperti tidak ada habisnya.

Seperti yang kembali berhembus belakangan ini. Diduga terjadi di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda yang kala itu masih dikomandoi oleh Plt BKPPD Samarinda Aji Syarif Hidayatullah.

Baca Juga

Dugaan kasus tersebut menimpa anak mantan Walikota Samarinda yang akrab disapa Waris Husein.

Pungli mengarah kepada transaksi mutasi pegawai dan penerimaan seleksi CPNS.

Besaran pungutan yang berkembang dimasyarakat di taksir mencapai ratusan juta rupiah.

Menanggapi kabar yang berhembus, mantan Plt Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda Aji Syarif Hidayatullah tidak menampik pernah bersinggungan dengan penegak hukum terkait dugaan kasus pungli.

“Itu kasus berapa puluh tahun lalu. Aku sudah diperiksa dengan kejaksaan,” ungkap Dayat sapaanya saat dihubungi awak media melalui telepon seluler, Selasa (23/2/2021).

Namun, dalam proses pembuktian, Dayat menegaskan bahwa isu yang beredar tidak dapat dibuktikan.

“Iya itu dugaan mereka. Tidak ada yang bisa membuktikan. Buktinya dia (Waris Husein) menyogok itu gak ada. Cuman isu-isu itu loh,” ujarnya.

Lebih lanjut, isu yang beredar sebut Dayat merupakan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada dirinya.

“Memang gak ada. Itu pembunuhan karakter aja dulu ada orang yang mau menjatuhkan lalu dibuat isu seperti itu jamannya politik,” katanya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, akui memang pernah menjadi tenaga honorer di sekretariat Pemkot Samarinda.

“Iya saya pernah menjadi tenaga honorer di sekretariat pemkot, tapi gagal mendaftar CPNS pada tahun 2014,” ujar Hisyam Husain, anak Wali Kota Samarinda, Waris Husain periode 1986 sampai dengan 1990 dan periode 1990 sampai dengan 1995.

Berdasarkan info yang dihimpun, isu pungutan liar (pungli) dengan iming-iming bakal lolos test cpns mengemuka saat apel bersama jajaran pemkot di balai kota Samarinda.

Dalam pesan khususnya, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang pernah menyindir kepada jajaran BKD untuk tidak ada lagi pungli atau suap bagi pegawai dan pejabat. (tim redaksi Vonis)

Related posts