Bermula Menggugat Oknum Polisi, Warga Samarinda Kemudian Gugat Presiden Dua Kali Namun Ditolak PTUN

  • Whatsapp
IMG WA

VONIS.ID, SAMARINDA  – Gugatan kepada orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo pasalnya pernah dilakukan oleh warga Samarinda. Akan tetapi dua kali gugatan yang dilayangkan tersebut, selalu mendapat penolakan dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Gugatan pertama terdaftar dengan nomor perkara 3/G/TF/2021/PTUN.SMD, Rabu (28/1/2021) dan gugatan kedua dengan nomor perkara 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, terdaftar pada, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga

Melalui putusan dismissal kedua perkara tersebut, hakim memutuskan tak menerima gugatan warga. Sebab menurut hakim, gugatan melawan hukum yang ditujukan warga kepada presiden ini belum memenuhi unsur formil lantaran belum melakukan upaya administrasi.

“Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan para tergugat serta gugatan para tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak,” demikian amar putusan dismissal yang ditetapkan Hakim PTUN Samarinda, Rabu (31/3/2021) kemarin.

Pada amar putusan dismissal, hakim menilai dalil gugatan yang disampaikan penggugat masuk kategori gugatan perbuatan melawan hukum.

Karena itu, proses penyelesaiannya berpedoman pada UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah.

Merujuk pada UU tersebut, warga diminta jika benar merasa dirugikan akibat keputusan pejabat pemerintah dapat mengajukan upaya administrasi.

Upaya administrasi yang dimaksud ialah yang bersifat keberatan atau banding. Dalam penetapan dismissal, upaya ini menurut hakim belum dilakukan para penggugat sehingga tak diterimanya gugatan tersebut.

“Karena pertimbangan itu perkara tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara,” ungkap Humas PTUN Samarinda, Darma Setia B Purba saat dikonfirmasi.

Sementara itu warga penggugat, yakni Abdul Rahim menyebut cara Hakim PTUN memutusan sidang dismissal tak menerima gugatan mereka justru telah melanggar hukum.

Sebab, menurut dia, pada Pasal 1 Ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah memuat frasa sengketa administrasi dan sengketa perbuatan melawan hukum merupakan dua hal berbeda.

“Nah kami ini gugat perbuatan melawan hukum bukan tindakan administrasi sehingga kami harus bikin keberatan atau banding dulu seperti yang dimaksud hakim. Hakim telah melanggar aturan,” tegas Rahim.

Selain itu, Rahim juga menyoal hakim Ketua PTUN yang ikut tergugat namun justru memimpin jalannya persidangan. Bagi dia hal ini sarat akan konflik kepentingan.

Untuk diketahui, Rahim bersama lima rekannya yakni Hanry Sulistio, Faizal Amri Darmawan, Wahyudi, Siti Zainab dan Lisia menggugat presiden.

Namun dalam gugatan, rupanya tak hanya presiden, mereka juga menggugat Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, institusi Polri, Polda Kaltim dan juga Kepala PTUN Samarinda.

Namun ditengah jalan, Wahyudi dan Siti Zainab mundur sehingga tersisa empat warga yang terus melakukan gugatannya. Dalam pokok gugatannya, Rahim dkk menilai Presiden Jokowi lalai menjaga profesionalitas lembaga polri, karena kewajibannya sebagai kepala negara.

Layangan gugatan ini bermula saat Rahim dkk menggugat 12 oknum polisi di Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam perkara tersebut, mereka menuding Korps Bhayangkara ikut campur dalam urusan peradilan, karena memberikan bantuan hukum kepada oknum yang mereka digugat.

Karena alasan itulah, akhirnya perkara berkembang dan gugatan menyerempet hingga ke presiden.

Penggugat lain, Faizal Amri Darmawan menegaskan jika hakim memberi ruang bagi mereka untuk masuk dalam pokok perkara, maka mereka akan membuktikan dalil gugatan mereka.

“Harusnya segera dimasukkan ke pokok perkara. Biar bisa cepat diuji hukum materilnya. Bukan malah dihadang dengan hukum formil melawan hukum,” tekannta bernada kesal.

Turut menambahkan, Hanry Sulistio khawatir hukum kalah dengan kekuatan para penguasa. Karena itu, dia menilai hal ini telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif.

“Kami berharap hukum tetap menjadi panglima tertinggi di negeri ini,” kata Hanry.

Tak terima dengan putusan dismissal Hakim PTUN, para tergugat juga melayangkan surat keberatan ke Mahkamah Agung saat berita ini diturunkan. (tim redaksi)

Related posts