Mendengar Keluh Kesah Warga, Andi Harun Pastikan Perbaikan Jalan Balik Buaya Kelurahan Bukuan Palaran Akan Diprioritaskan

  • Whatsapp
Calon Wali Kota Samarinda nomor urut 2 Andi Harun/beritakaltim.co

VONIS.ID, SAMARINDA – Jadi kota penunjang ibu kota negara (IKN), Samarinda masih memiliki beberapa kawasan dengan infrastruktur minim.

Salah satunya tim redaksi temukan di Jalan Balik Buaya di Kelurahan Bukuan, Palaran.

Baca Juga

Di lokasi itu, salah satu ruas jalan kondisinya memprihatinkan.

Padahal ruas jalan ini merupakan akses utama warga sekitar.

Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu.

Saat hujan turun, jalanan seperti bubur.

Ketika panas terik menerpa, jalanan berubah menjadu hujan debu.

Usulan agar kelas jalan lingkungan ini segera ditingkatkan oleh Pemkot Samarinda sudah disampaikan warga sekitar melalui Kelurahan Bukuan.

Tapi hingga kini, usulan itu belum juga mendapat jawaban.

Sebagai solusi sementara, warga setempat ingin membatasi lalu lintas truk dan kendaraan berat lainnya yang kerap melilntas di ruas ini.

Dilansir dari surat kabar harian (SKH) Samarinda Pos, Lurah Bukuan, Suyoto mengakui adanya usulan tersebut.

Bahkan katanya, tidak hanya melarang truk dengan muatan apapun.

“Kendaraan seperti pikap, yang muatannya berat juga dilarang,” kata Suyoto awal Oktober lalu.

Keputusan warga itu dikatakan Suyoto, patut untuk didukung mengingat jika truk tetap melintas maka badan jalan dikhwatirkan akan amblas.

“Kalau dibiarkan jalan menjadi berlubang, dan warga harus bersusah payah lagi untuk memperbaikinya, sementara rencana perbaikan juga masih belum jelas,” ujar Suyoto.

Calon Wali Kota Samarinda nomor urut 2 Andi Harun memastikan perbaikan dan peningkatan Jalan Balik Buaya akan menjadi prioritas pihaknya.

Alasannya, kata Andi Harun, ruas jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sekitar.

Menurut AH –sapaan akrabnya- melarang truk dan kendaraan berat lainnya melintas di ruas jalan ini memang perlu. Tapi kebijakan itu tidak bisa lama diterapkan.

Karena bagaimana pun juga, kata dia, jalan ini penting bagi masyarakat sekitar.

Kalau dilarang terlalu lama, menurutnya, kegiatan masyarakat jadi terganggu.

“Jadi solusinya jalan ini harus segera ditingkatkan dan diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami,” terang AH.

AH tak menutup mata bahwa saat ini memang banyak ruas jalan lingkungan di Kota Samarinda yang kondisinya memprihatinkan.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, apa yang terjadi di Balik Buaya itu hanya sebagian contoh kecil.

Karena itu, menurut AH, peran dan sinergi aparat kelurahan hingga tingkat ketua RT sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan lingkungan.

AH yang pada pilkada Samarinda 9 Desember mendatang berpasangan dengan Rusmadi telah menyiapkan program berupa kucuran anggaran hingga Rp 300 juta per RT.

“Dari dana inilah, masalah-masalah seperti di atas bisa di atasi.

Kalau dilihat, jalur itu bisa bagus dengan program tersebut. Apalagi, jalan yang rusak memang terdiri dari beberapa RT,” pungkas AH. (*)

Siapkan Pengawasan Berlapis

Munculnya kekhawatiran akan proses pengawasan dalam program anggaran Rp 100 – 300 juta per RT itu juga sudah dipahami Andi Harun saat diwawancara beberapa waktu lalu.

Ia sebut, saat mengusung program anggaran itu, sudah dilakukan secara matang sebelum akhirnya disampaikan ke publik.

Ia juga sampaikan adanya kekhawatiran itu wajar, mengingat ini merupakan program baru di Kota Samarinda.

Tetapi, kata Andi Harun, secara organisasi mulai dari di tingkat atas, yaitu Walikota dan Wakil Walikota, lalu turun di tingkat pemerintah kecamatan dan kelurahan, semua ini akan didampingi oleh tim pendamping.

“Kemudian di tingkat RT akan bikin tim Swakelola.

Badan pelaksana Swakelola ini terdiri dari tiga tim, yaitu tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas dari sisi organisasi pemerintah Kota, kemudian kita juga akan melakukan pendampingan hukum,” ujarnya saat saat diwawancara awak media pertengahan Juli 2020 lalu.

Andi Harun menambahkan, sebelum berjalannya program ini, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas kepada ketua-ketua RT dan lurah serta pihak kecamatan.

“Karena kita memperhatikan tiga aspek, teknis, administrasi dan hukum, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban keuangan,” ucapnya.

“Saya yakin dengan sistem berlapis ini untuk terjadi kesalahan itu sangat minim,” katanya. (*)

Related posts