Tunggu Data Evaluasi Satgas Covid-19, Wacana Pengetatan Ruas Jalan Kembali Dikemukakan Wali Kota Samarinda

  • Whatsapp
dc aa e fbc faabc
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat lawatannya ke Mapolresta Samarinda membahas penegakan hukum para pelanggar prokes dan penanggulangan Covid-19 di Kota Tepian/VONIS.ID

VONIS.ID, SAMARINDA – Menanggulangi angka peningkatan Covid-19 tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Hal tersebut pula pastinya membutuhkan kebijakan serius dari pemangku otoritas, tak terkecuali di Kota Tepian.

Baca Juga

Selain menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat mikro (PPKM), pembangunan kampung tangguh Covid-19 serta pengevaluasian Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat juga menuturkan kalau wacana pengetatan arus lalu lintas, baik keluar dan masuk ke ibu kota Kaltim bisa kembali diterapkan.

“Untuk pengetatan ruas jalan tidak menutup kemungkinan tergantung data (evaluasi) yang dikelola (Satgas Covid-19) hasilnya seperti apa,” tegasnya.

Selain itu, pria yang karib disapa AH ini juga menyampaikan kalau pengendalian pasien terkonfirmasi Covid-19 juga akan berfokus pada operasi yustisi yang selama ini terus digalangkan.

“Akan kita atur juga soal peningkatan intensitas operasi yustisi yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan TNI, POLRI dan Satpol PP,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman menyampaikan dalam penerapan semua langkah kebijakan penanggulangan Covid-19 akan dilakukannya pemetaan terlebih dahulu guna mengetahui zona rawan sebaran Covid-19.

Nantinya, setiap pejabat setempat baik dari tingkat Camat hingga RT diharapkan untuk turut andil dalam mensukseskan langkah ini. Termasuk melibatkan unsur TNI-Polri di dalamnya.

Pos pemantauan didirikan bertujuan guna mengimbau setiap masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan.

“Kita sudah membahas tentang beberapa hal mengenai kampung tangguh. Nanti pos-pos akan didirikan dalam penerapan PPKM mikro,” kata polisi berpangkat melati tiga ini.

Selain melakukan pengawasan terhadap bentuk pelanggaran protokol kesehatan, pos di setiap kampung tangguh akan digunakan sebagai basic pengumpulan data. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi.

“Kampung tangguh sebenarnya kita sudah melaksanakan. Kita juga mendapatkan apresiasi dari bapak Doni Monardo.

Kampung tangguh ini juga nanti akan menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Tentunya nanti kita akan terus mengawasi dan mengimbau masyarakat terkait protokol kesehatan,” pungkasnya. (tim redaksi)

Related posts