VONIS.ID - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) soroti minimnya perlindungan keselamatan destinasi Wisata bahari di Perairan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau hingga berujung tewasnya Warga Negara Asing (WNA) bernama Zhang Xiao Han (30).

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendesak penyusunan roadmap mitigasi risiko sebagai syarat utama kelayakan destinasi wisata, termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) darurat yang bisa dijalankan setiap saat oleh tim pengelola di lapangan.

Agusriansyah berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata dapat menjadikan insiden tewasnya WNA tersebut sebagai pelajaran berharga.

Ia menekankan bahwa nama baik pariwisata Kaltim tidak boleh ternodai oleh kelalaian dalam pengelolaan.

“Jangan sampai Kaltim dikenal hanya karena alamnya yang indah, tetapi juga karena abainya kita terhadap nyawa pengunjung. Ini harus jadi titik balik,” tegas Agusriansyah, Sabtu (3/5/2025).

“Wisata perairan seperti Kakaban bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga zona rawan yang perlu pengawasan dan protokol keselamatan ketat,” lanjutnya.

Diketahui, Zhang dilaporkan tenggelam saat menyelam bersama rombongan di titik penyelaman kelapa dua, Jumat pagi (2/5).

Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian intensif akhirnya menemukan tubuhnya dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 87 meter pada Sabtu sore.

Melihat peristiwa tragis ini, Agusriansyah menilai bahwa kejadian tersebut harus dijadikan alarm peringatan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pengelola wisata agar tidak hanya menjual keindahan alam, tapi juga memastikan keselamatan pengunjung.

Menurut legislator PKS itu, insiden ini menjadi alasan kuat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Wisata bahari di seluruh wilayah Kaltim.

Ia mendorong agar Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan profesional, penyediaan alat keselamatan, serta peningkatan prosedur evakuasi dan mitigasi risiko.

“Kita terlalu sibuk dengan branding destinasi, lupa bahwa nyawa pengunjung adalah harga mati. Tidak boleh ada kompromi dalam urusan keselamatan,” pungkasnya. (adv)